Pemkab Aceh Barat Tarik Kembali Ratusan Sepmor Bantuan

Jumat, 3 Mei 2013 09:27 WIB

* Fraksi PA DPRK Aceh Barat Menolak 

MEULABOH - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Barat melalui Dinas Pengelolaan Kekayaan dan Keuangan Daerah (DPKKD) menarik kembali ratusan sepeda motor (Sepmor) bantuan yang diserahkan oleh pemerintah terdahulu untuk para pimpinan dayah/pesantren maupun organisasi masyarakat di daerah itu, dengan dalih untuk pendataan ulang.

Sementara Fraksi Partai Aceh di Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat menolak tegas kebijakan Pemkab itu. Mereak menilai penarikan kembali kendaraan operasional tersebut selain dapat menyebabkan terhentinya penyebarluasan syiar Islam, juga berdampak keresahan di kalangan penerima bantuan.

“Kami dari Fraksi PA menolak kebijakan ini, karena kebijakan menarik sepeda motor terhadap pimpinan dayah, pesantren dan ormas hanyalah kepentingan politik semata,” kata Taufik Ali didampingi Rizwan MA selaku perwakilan Fraksi PA DPRK Aceh Barat kepada Serambi, Kamis (2/5) di Meulaboh.

Menurut Taufik Ali, penarikan kembali sepeda motor oleh Pemkab Aceh Barat menggunakan surat Nomor: 050/559/DPKKD/2013 tanggal 27 Maret 2013 yang diteken Wakil Bupati Drs H Rachmat Fitri HD ini sebagai bentuk pelanggaran dan pembodohan publik dan pimpinan lembaga agama di Aceh Barat.

Pasalnya, kendaraan yang sudah bertahun-tahun diberikan itu malah ditarik kembali dengan alasan pendataan atau ditarik sementara. Padahal, setelah kendaraan dinas itu ditarik, nantinya malah akan diberikan kepada pihak yang diduga kuat terlibat sebagai Timses ketika pelaksanaan Pilkada 2012 lalu. “Janganlah korbankan agama demi kepentingan politik, karena hal ini sangat menghambat dakwah dan menyebarluaskan syariat Islam di Aceh Barat,” tambah Rizwan MA.

Apalagi, persoalan ini belum pernah dibicarakan dengan pihak DPRK Aceh Barat secara serius, sehingga telah menimbulkan keresahan di kalangan pimpinan pesantren, ormas, serta pimpinan dayah. “Oleh karena itu kita meminta Pemkab Aceh Barat untuk segera menghentikan penarikan sepeda motor yang sedang dilakukan ini karena benar-benar telah menghambat dakwah dan kegiatan syariat Islam di wilayah ini,” tegas Taufik Ali.(edi)

Untuk Pendataan Ulang
KEPALA Dinas Pengelolaan Kekayaan dan Keuangan Daerah (DPKKD) Kabupaten Aceh Barat, M Yunus yang dikonfirmasi Serambi secara terpisah Kamis (2/5) membenarkan bahwa saat ini Pemkab setempat sedang melakukan penarikan sementara terhadap ratusan kendaraan roda dua, yang selama ini diberikan kepada pimpinan dayah, pesantren, maupun ormasi di wilayah itu.

“Penarikan ini semata-mata untuk dilakukan pendataan aset daerah agar lebih tertib sambil menunggu proses selanjutnya,” kata M Yunus.

Menurutnya, penarikan itu juga mengacu pada PP Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, dan Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

M Yunus juga menambahkan, penarikan sementara itu guna memenuhi administrasi dan sekaligus mendata kembali kendaraan yang pernah diberikan pihak DPKKA, dan menghindari persoalan ketika dipertanyakan oleh pihak BPK Aceh yang melakukan audit terhadap aset negara. “Nanti setelah semua administrasi terpenuhi, barulah kita lihat kembali siapa yang lebih berhak menggunakan kendaraan operasional ini,” pungkasnya.(edi)

sumber : http://aceh.tribunnews.com